Studi Kasus (Pengembangan Hutan Desa Sebagai Alternatif Model Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat)


Kawasan hutan negara di Kulon Progo memiliki status hutan produksi dan sebagian hutan lindung. Kondisi hutan negara tersebut berada dalam keadaan rusak. Beberapa petak yang berbatasan dengan tiga desa dampingan (Hargowilis, Sendangsari dan Hargorejo) sebagian besar berada dalam kondisi memprihatinkan. Bibrikan (okupasi lahan) oleh masyarakat sebagai akibat dari adanya proses pemiskinan karena adanya struktur pemilikan lahan yang timpang. Sementara itu, akses mereka terhadap sumberdaya hutan di kawasan hutan negara tertutup.

Hutan Desa sebagai alternatif model pengelolaan hutan kolaboratif yang berbasis masyarakat adalah sebuah tawaran solusi untuk menjawab persoalan kerusakan hutan tersebut. Hutan Desa adalah kawasan hutan negara yang masuk dalam wilayah desa tertentu dan dikelola serta digunakan untuk kesejateraan masyarakat desa.

Pada daerah tertentu di jawa tengah dan jawa timur, pada masa sebelum kemerdekaan ada istilah di tengah masyarakat tentang “wewengkon” yang merujuk pada kewenangan desa untuk mengelola, memanfaatkan dan melestarikan sumberdaya hutan untuk kepentingan warga desa. Seiring dengan cengkeraman pemerintah yang semakin kuat dalam penguasaan hutan, konsep wewengkon hutan ini tidak berfungsi lagi yang membuat apatisme masyarakat desa terhadap sumberdaya hutan.

Hutan desa merupakan tradisi pengelolaan hutan yang sudah ada sejak lama. Dlaam tradisi desa-desa di jawa selalu dikenal adanya tanah desa. Tanah kasa desa bisa berwujud macam-macam. Salah satunya berbentuk hutan. Tanah kas desa yang dalam istilah lokal di Kabupaten Kulon Progo disebut Sorowiti berfungsi selain sebagai sumber kesejahteraan masyarakat desa tersebut, terkadang juga berfungsi sebagai sarana konservasi lingkungan. Tradisi itu secara perlahan-lahan punah. Tidak banyak lagi tanah kas desa yang masih berfungsi. Hutan desa pada dasarnya adalah menumukan kembali kearifan-kearifan lokal yang hilang.

Hutan Desa diimplementasikan dengan pendekatan model pengelolaan kolaboratif dengan melibatkan berbagai stakeholders yang memiliki kepentingan pada hutan desa baik pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi maupun LSM. Para stakeholders tersebut mengembangkan kesepakatan-kesepakatan yang menegaskan peran, tanggungjawab dan hak-haknya dalam pengelolaan suatu kawasan sumberdaya hutan. Kesekapatan-kesepatakan itu didesain berdasarkan persoalan lokal, yang berbeda di setiap wilayah tanpa aturan-aturan kaku.

Pada era otonomi daerah, konsepsi hutan desa dengan pendekatan kolaboratif managemen ini menjadi sangat relevan. Otonomi desa menjadi bagian yang penting pada proses desentralisai pemerintah. Proses demokratisasi di tingkat desa sebagai representasi negara dan struktur pemerintahyang paling dekat dengan rakyat menjadi agenda yang cukup krusial untuk menggali kembali, mengidentifikasi stakeholders dan membangun kesepahaman bersama pengelolaan hutan di tingkat desa adalah hal yang mutlak harus dilakukan apabila kita ingin persoalan hutan bukan lagi murni milik kelompok tani hutan sebagai tetapi menjadi persoalan bersama. Dengan kosepsi forest user groups hutan desa, semangat otonomi daerah dengan memandirikan desa melalui pengoptimalan sumberdaya alam sebagai pendapatan asli desa menjadi kenyataan.

This entry was posted in Ringkasan Materi. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s